Jakarta, 29 Maret 2023 Kemenkeu–Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mewakili Pemerintah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 (Unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Selasa, 28 Maret 2023. Penyerahan tersebut dilaksanakan di Kantor Pusat BPK, diikuti dengan Entry Meeting Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2022.
Menkeu didampingi sejumlah Menteri serta Pimpinan Lembaga yang mewakili institusi Pemerintah Pusat sebagai wujud komitmen kuat untuk terus memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. LKPP Tahun 2022 diterima secara langsung oleh Ketua dan Anggota BPK untuk selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan atas LKPP tersebut.
Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, LKPP Tahun 2022 yang diserahkan terdiri atas tujuh komponen, yaitu (1) Laporan Realisasi APBN; (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (3) Laporan Arus Kas; (4) Laporan Operasional; (5) Neraca; (6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam LKPP Tahun 2022, pemerintah juga melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN).
Menkeu menyebut, pada tahun 2022 pemerintah telah semakin berhasil mengendalikan pandemi sekaligus juga mempercepat pemulihan ekonomi. Dengan situasi yang lebih baik, anggaran PC-PEN tahun lalu menjadi lebih kecil, yaitu hanya sebesar Rp 396,2 triliun. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 bisa mencapai 5,31%. Pada saat yang sama, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia bahkan sudah berada di atas periode sebelum pandemi (2019). "Ini menunjukkan pemulihan yang cukup solid antara sisi pengeluaran maupun dari sisi produksi", ujar Menkeu.
Pada kesempatan tersebut, Menkeu memaparkan berbagai komponen APBN 2022 yang dilaporkan dalam LKPP. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp 2.635,8 triliun, tumbuh 31% dibandingkan tahun anggaran 2021. Sementara, Realisasi Belanja Negara mencapai Rp 3.096,2 triliun, naik 11,12% dari tahun 2021. Menkeu mengatakan, realisasi tersebut menunjukkan perekonomian Indonesia sudah pulih sehingga penerimaan pajak bisa kembali meningkat. APBN pun bekerja sebagai shock absorber terutama dalam menghadapi kenaikan harga minyak luar biasa tinggi pada tahun 2022 yang lalu.
Menkeu juga menyampaikan laporan output strategis yang menjadi prestasi kerja dari pelaksanaan APBN 2022 oleh Kementerian/Lembaga. Antara lain, pembangunan jaringan irigasi sepanjang 315 km, pembangunan jalan 1.435 km, jalan tol 142 km, jembatan 12,4 kilometer, 32 bendungan, bantuan iuran jaminan kesehatan kepada 96,8 juta penduduk miskin serta pemberian bantuan sosial kepada kelompok miskin 20 juta kelompok penerima manfaat.
Menkeu juga menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas LKPP setiap tahun. Komitmen tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah yang telah ditempuh selama tahun 2022, antara lain penyempurnaan sistem pelaporan keuangan, penyempurnaan kebijakan dan petunjuk teknis akuntansi, pembinaan kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk meminimalkan temuan berulang dari LHP BPK, menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, dan juga memonitor penyelesaian agar terus berjalan secara konsisten.
Menkeu pun menyampaikan apresiasi kepada BPK atas pemberian enam kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPP secara berturut-turut atau sejak LKPP Tahun 2016 sampai LKPP Tahun 2021. Opini WTP atas LKPP menjadi kualitas yang perlu untuk terus dipertahankan melalui komitmen pemerintah dalam menjaga keuangan negara.
Sebagai penutup, Menkeu mengucapkan terima kasih kepada BPK yang terus memberikan jalur komunikasi yang sangat efektif dan erat serta kerjasama yang baik antara pemerintah dengan BPK. (dm/hpy)
0 Komentar